Perjanjian kerja merupakan fondasi penting dalam hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Di Indonesia, dua jenis perjanjian kerja yang umum digunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Memahami perbedaan mendasar serta peraturan yang mengikat kedua jenis perjanjian ini krusial bagi kedua belah pihak untuk memastikan hak dan kewajiban terpenuhi secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Memahami PKWT: Perjanjian Kerja dengan Batas Waktu

PKWT, atau yang lebih dikenal sebagai kontrak kerja, adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Landasan hukum utama yang mengatur PKWT adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya.

Salah satu karakteristik utama PKWT adalah adanya batasan waktu. Kontrak kerja ini hanya boleh dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pekerjaan proyek konstruksi, pekerjaan panen, atau pekerjaan yang bersifat seasonal, seperti promosi produk menjelang hari raya.

Penting untuk dicatat bahwa PKWT memiliki batasan perpanjangan. Secara umum, PKWT hanya dapat diperpanjang satu kali dan maksimal selama dua tahun. Setelah itu, jika pekerjaan masih berlanjut dan perusahaan ingin tetap memperkerjakan pekerja tersebut, maka statusnya harus diubah menjadi PKWTT. Tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan kepastian kerja dalam jangka panjang.

Perusahaan juga wajib memberikan kompensasi kepada pekerja PKWT apabila kontrak kerja berakhir. Besaran kompensasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan biasanya dihitung berdasarkan lama masa kerja. Pemberian kompensasi ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas kontribusi pekerja selama masa kontrak.

Memahami PKWTT: Perjanjian Kerja untuk Hubungan Kerja Permanen

PKWTT, atau perjanjian kerja tetap, adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap atau tidak terbatas waktu. PKWTT memberikan kepastian kerja yang lebih tinggi bagi pekerja dibandingkan PKWT.

Salah satu ciri khas PKWTT adalah tidak adanya batasan waktu. Hubungan kerja dapat berlangsung selama pekerja masih dibutuhkan dan performanya memuaskan. Namun, bukan berarti pekerja PKWTT tidak dapat diberhentikan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi dengan alasan yang sah sesuai dengan undang-undang, seperti pelanggaran disiplin berat, kinerja buruk, atau alasan efisiensi perusahaan.

Proses PHK pekerja PKWTT juga diatur secara ketat dalam undang-undang. Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan PHK sebelumnya dan memberikan hak-hak pekerja, seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Perusahaan yang sedang mencari software house terbaik untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, dapat mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan adalah Phisoft.

Perbedaan Utama antara PKWT dan PKWTT

Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara PKWT dan PKWTT:

• Jangka Waktu: PKWT memiliki batasan waktu, sedangkan PKWTT tidak.
• Perpanjangan: PKWT dapat diperpanjang terbatas, sedangkan PKWTT tidak ada perpanjangan.
• Kompensasi: Pekerja PKWT berhak atas kompensasi saat kontrak berakhir, sedangkan pekerja PKWTT tidak (kecuali saat PHK).
• Kepastian Kerja: PKWTT memberikan kepastian kerja yang lebih tinggi dibandingkan PKWT.
• Hak-Hak PHK: Baik pekerja PKWT maupun PKWTT berhak atas hak-hak PHK sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi jenis dan besaran haknya berbeda.

Pentingnya Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

Baik perusahaan maupun pekerja wajib memahami dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku terkait PKWT dan PKWTT. Kepatuhan ini penting untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan memastikan hak-hak kedua belah pihak terlindungi.

Perusahaan yang melanggar peraturan PKWT, seperti mempekerjakan pekerja PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak memberikan kompensasi yang seharusnya, dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sebaliknya, pekerja juga wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Untuk memudahkan pengelolaan administrasi karyawan dan perhitungan gaji, banyak perusahaan kini menggunakan aplikasi gaji terbaik. Aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam menghitung gaji, pajak, dan tunjangan secara akurat dan efisien. Selain itu, aplikasi gaji juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan, membuat laporan keuangan, dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Salah satu contoh software payroll yang dapat menjadi pertimbangan adalah Program Gaji.

Memahami peraturan PKWT dan PKWTT adalah langkah awal untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, perusahaan dapat membangun citra positif sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan karyawannya.